Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk mengarahkan perencanaan dan penganggaran pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Restuardy Daud juga memaparkan mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan nasional.
Lebih lanjut, aspirasi tersebut dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan pendekatan bottom-up, kemudian diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Musrenbang Nasional.













