Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Ia menjelaskan bahwa, urusan pemerintahan terdiri atas urusan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan umum, serta urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Pembagian kewenangan ini menjadi landasan dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan,” katanya.
Selain pembagian kewenangan, Indonesia juga menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan dasar sesuai standar yang telah ditetapkan. SPM mencakup enam bidang, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.













