HeadlineRegional

Disnakertrans Jabar Bahas Perlindungan Pekerja Migran Bersama Stake Holder

Bandara Kertajati, BEDAnews.com – Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dibawah kepemimpinan M Ade Afriandie sangat antusias untuk mewujudkan kegiatan strategis Disnakertrans Jabar yakni Jabar Migrant Service Centre (JMSC) yang merupakan Program perlindungan Pekerja Migran yang sudah menjadi instruksi khusus Gubernur Ridwan Kamil.

Hal itu ditunjukkan dengan dilakukannya Rapat Koordinasi bernama Kadismeeting plus. Rapat koordinasi tersebut diikuti seluruh kepala Disnakertrans Kabupaten kota se-Jabar bersama para stake holder Migrant, untuk mencari solusi dan masukkan dalam merumuskan kebijakan dalam mewujudkan Perlindungan bagi Pekerja Migran Jawa Barat.

“Kadismeeting yang kita selenggarakan kali ini lebih kepada ngariungnya para stakerholder para pekerja migran, bukan hanya para Kadisnaker Kabupaten Kota, tetapi juga Koordinator Layanan Terpadu Satu Atap untuk  layanan administrasi para calon tenaga kerja migrant Indonesia dari jawa barat, Pelaku atau mereka yang purna pekerja migran, kita hadirkan selain dari perbankan dalam hal ini BJB, BPJS dan BPS,” terang Kadisnakertrans Jabar M. Ade Afriandie kepada BEDAnews.com di sela acara Kadismeeting Plus di lantai II Bandara Kertajati. Kab. Majalengka, Selasa (18/2/2020).

“Tujuannya kita akan bisa mengetahui di tahap awal kita membahas perlindungan pekerja migran gambaran dari peserta ngariung ini, persepsi dan  pemahaman mereka apakah positif apakah negatif. Ini menjadi bahan bagaimana kita merumuskan sikap bersama.” Sebutnya

Lebih lanjut dikatakan, perlu persepsi yang sama untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migrant di Jawa barat, maupun dari luar Jawa barat, yang memasuki Jawa Barat untuk menjadi pekerja Migrant, supaya mereka tidak perlu memalsukan dokumen, mengganti Identitas, sekaligus juga kepada negara penempatan para pekerja migrant tidak diberi masalah.

Ade juga menyebutkan,  Urusan Migran atau Pekerja Migrant itu tidak terlepas dari bisinis  sehingga kalau bisnis ini tidak dikelola dengan tepat, pekerjaan yang selama ini kita hadapi tentang pekerja ilegal itu akan berulang, atau malah nanti berkembang menjadi traficking.

Terakhir Ade menyebutkan, dari semua yang kita gagas tujuan dari JMSC ini, dibalik kita memberikan perlindungan, kita akan memiliki big data ketenagakerjaan. Kenapa big data ketenagakerjaan karena kita akan memperoleh data bukan hanya nama alamat tetapi data mereka yang berminat jadi pekerja migrant, memang orientasinya migran ke Luarnegeri  tetapi kita juga akan lakukan penelusuran minat kalau minatnya di dalam negeri.”

Kedua, nanti akan ada link and match antara kebutuhan industri di negara penemptan dengan SDM yang ada di jawa barat, sehingga keluarannya, perlu training apa, perlu sertifikasi apa, sertifikasi indonesia atau sertifikasi international.

“Dari sebagian data itu saja sudah  bisa kita gunakan, berapa orang yang membutuhkan training untuk kerja sebagai pekerja migran, dan berapa rupiah pemprov jabar harus menyediakan anggaran untuk training mereka.

“Kalau Mimpi saya mereka yang mempunyai kompetensi , alangkah bagusnya pemprov jabar memberikan anggaran pelatihan untuk mereka sampai mereka berangkat. Jadi disitulah selain memberikan perlindungan juga memberikan kebahagiaan kepada warga negera indonesia dari jawa barat, ataupun kepada anak anak kita generasi yang akan datang, mereka punya masa depan baik di dalam negri maupun luar negeri” pungkasnya. @hermanto

Selanjutnya

Related Articles

Back to top button
Close