Pertama, melakukan evaluasi berbasis data. Tren disersi dan pelanggaran werving perlu dianalisis berdasarkan jenis kasus, periode pembanding, tingkat satuan, dan hasil penanganan. Langkah ini penting untuk membedakan persoalan individual dari kelemahan prosedur atau pengawasan yang memerlukan perbaikan sistemik.
Kedua, memperkuat integritas rekrutmen. Pengawasan berlapis, dokumentasi yang dapat diaudit, transparansi prosedur, serta penindakan terhadap penyimpangan yang terbukti harus menjadi bagian dari sistem penerimaan prajurit. Proses seleksi harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kesempatan yang adil kepada setiap calon.
Ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pembinaan personel. Komandan perlu dibekali kemampuan membangun disiplin, mengenali dinamika satuan, dan mengambil tindakan korektif secara tepat. Evaluasi kepemimpinan harus menggunakan indikator yang jelas, bukan hanya mengandalkan keberhasilan administratif.
