“Saya juga sampaikan kepada masyarakat di kewilayahan yang masih berpikir ada biaya dalam pengurusan KTP dan lainnya. Tapi saya yakin dibawah kepemimpinan Kang Tatang (Kadisdukcapil) tidak akan ada petugas Disdukcapil yang ‘bermain’ seperti itu,” ujarnya.
Rizal pun berharap peran aktif masyarakat dapat melaporkan bila ada praktik “nakal” pihak yang memasang tarif dalam proses pengurusan layanan administrasi kependudukan.
“Kalau ada, tolong sampaikan baik itu kepada kami di DPRD Kota Bandung atau Disdukcapil Kota Bandung agar hal tersebut dapat kita tindaklanjuti. Saya pun berharap juga kepada masyarakat untuk mengurus sendiri berbagai urusan administrasi kependudukan, karena sekarang itu lebih mudah dan cepat,” ujarnya.*













