“Nantinya, selama proses verifikasi data kependudukan digital, personel akan mendapat pendampingan dari petugas Disdukcapil,” ujarnya.
Hal itu, tambah Ervian, karena pada prosesnya membutuhkan verifikasi dan validasi yang ketat dengan teknologi face recognition. Selain itu, dalam prosesnya ada scan QR code yang hanya dapat dilakukan oleh petugas Disdukcapil.
Penyelenggaraan IKD juga disebut Rika merupakan respon pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, terintegrasi, efektif dan efisien.
“IKD ini memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan publik seperti di bank, dan imigrasi jadi masyarakat tidak perlu repot-repot bawa KK dan KTP,” ujarnya.
Pihaknya juga mengungkapkan, untuk target pencapaian aktivasi IKD nantinya harus mencapai 25 persen di seluruh Indonesia dari penduduk yang ber-KTP elektronik.
