“Harus diakui, meningkatnya kasus kejahatan seperti pembunuhan dan kekerasan seksual yang melibatkan anak menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penerapan restorative justice terhadap ABH,” ujar Dhahana dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (15/9/24).
Dhahana juga menjelaskan bahwa restorative justice di Indonesia diatur secara formil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menjadi tonggak peradilan pidana berparadigma keadilan restoratif. Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
Namun, Dhahana menyoroti bahwa UU SPPA membatasi penerapan diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hanya untuk kasus yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun penjara.
