“Tentunya Pemkot Bandung sudah banyak diakomodir namun demikian data yang diberikan pemerintah pusat harus dilakukan verifikasi dan validasi data. Ini hal yang wajib dilakukan pemerintah kabupaten kota,” jelasnya.
Verifikasi dan validasi data ini, kata Tono, dimaksudkan agar bisa mendapatkan data terbaru yang akurat. Mengingat DTKS ini dijadikan data pokok untuk penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dari beragam OPD.
“Penanggulangan kemiskinan ini yang terpenting ketertlibatan semua stakeholder. Utamanya SKPD di Kota Bandung, baik pendidikan, Disdukcapil terkait data kependudukan, rutilahu dari DPKP, dan juga K3 di masyarakat. Kemudian dari Dinkes soal pelayanan kesehatan, Disnaker, dan SKPD lainnya,” katanya. (Putri)
Page 4 of 4
