Sedangkan tugas MK jelas dan terang di atur pada UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) adalah; hanya untuk menguji UU terhadap UUD 45, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan nya diberi oleh UUD 1945, membubarkan partai politik dan memutus perselisihan sengketa pemilu.
Pakar Hukum Dr. Suriyanto Pd, SH, MH, M.Kn, mengatakan, MK sudah kebablasan dan ngawur. “Jelas dan tegas kewenangan MK yang diatur di UUD 45, tujuan konstitusinya sebagai sarana memberi batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol penguasa yang zolim, jika negara tidak lagi memiliki konstitusi yang baik mau jadi apa sistem hukum dan negara ini ke depan,” kata Suriyanto kepada awak media di Jakarta, Senin (16/10/2023.
Menurut Suriyanto, apa yang diputus MK atas gugatan perseorangan dengan menambah frasa pada UU pemilu itu jelas dan terang bukan kewenangannya. “Apa urgensinya serta untuk apa dan untuk siapa itu dilakukan MK, apakah hal ini dibenarkan oleh semua pihak dan para orang hukum tentu hal ini tidak boleh dibiarkan siapa yang bisa menindak dengan kekuatan hukum mengikat pada putusan MK yang tidak ada lagi tandingan nya selain TUHAN,” ujarnya.
