BEDAnews.com
Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan sosialisasi Perda No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat kepada aparatur daerah dan kewilayahan se Bandung Raya, diruang kerja auditorium Dinas BMPR jabar, jalan Asia-Afrika No 79 Bandung, Rabu (12/04).
Perda No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat merupakan produk legislasi DPRD Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2016
Kepala Bidang Penataan Ruang Ir.Muhamad Nur Kuswandana, M.Eng, Sc mewakili Kepala Dinas BMPR Jabar M.Guntoro, yang juga bertindak sebagai narasumber didampingi Kasi PPUPR Bidang Insos BPMPT Jabar Drs.Kusmawan, M,Si, dengan Moderator Drs, Asep Rohendy (kasie Penataan Ruang DBMPR Jabar), menyatakan sesuai dengan SOTK(struktur organisasi Tata Kerja) baru bahwa Penataan Ruang kini berada di Dinas BMPR, . Maka pada hari ini kita melakukan sosialisasi perda tersebut.
Sosialiasi yang diikuti sekitar 150 peserta berasal dari aparatur dearah (OPD terkait), Kecamatan dan kelurahan/ desa dari Kota Bandung, Kota Cimahi , Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Dijelaskan, Perda No 2 tahun 2016 ini, sangat penting karena KBU merupakan kawasan konservasi / resapan air ( kawasan Lindung), kawasan rawan Bancana (gunung Api) dan Sesar/ patahan lembang. Selain itu, di KBU juga terdapat kawasan observatorium Bosscha sebagai cagar Iptek, terdapat Hulu Sungai Cikapundung, terdapat Taman Hutan Raya (Tahura), terdpat kawasan cagar alam dan TWA Tangkuban Perahu dan ada juga beberapa situs serta sumber mata air.
Kawasan Bandung Utara (KBU) dengan total luas : 39.354,31 Ha. 3.366,28 Ha masuk wilayah Kota Bandung sudah terbangun seluas 96,47% atau 3.247,40 Ha. 1.524,88 Ha masuk wilaya kota Cimahi sudah terbangun 85,62% atau 3.247,40 ha. 9.235.36 Ha ada di wilayah Kab Bandung 13% atau seluas 1.270,10 Ha.sudah dibangun, di Kab Bandung Barat ada 25.227,80 Ha yang sudah terbangun 14,18 % atau 3.576,63 Ha.
Perda No 2 tahun 2016 merupakan upaya Pemerintah Untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi di Kawasan Bandung Utara, didalamnya mengatur tentang : kebijakan pengendalian kawasan KBU; arahan Pola Ruang dan Arahan Zonasi; Izin dan Rekomendasi; RTHA ( Ruang Terbuka Hijau Abadi); Konservasi dan Rehabilitasi; Pengawasan dan penertiban; Sanksi; Kelembagaan dan Penanganan Bangunan lama ( belum berizin).
Lebih jauh M Nur menjelaskan, Kebijakan pengendalian kawasan KBU meliputi : Pertama, Pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas. Kedua; Pencegahan peningkatan kekritisan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi mulai kritis dan agak kritis.
Ketiga; Pemulihan dan penanggulangan pada lahan fungsi hdrologis kritis dan sangat kritis, dan Keempat; penetapan arahan pola ruang, arahan zinasi, perizinan dan pengenaan sanksi.
Sementara itu terkait arahan pola ruang, M Nur juga menjelaskan, sesuai Perda No 2 tahun 2016 pada Pasal 14 disebutkan bahwa pola ruang KBU merupakan pola ruang sebagaimana tercantum dalam RTRW kab/kota atau rencana rinci tata ruang kab/kota yang berada di KBU yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
edangkan hal zonasi Perda No 2 tahun 2016 (pasal 19-30) membagi Zona wilayah KBU berdasarkan fungsi Lindung dan Resapan Air, meliputi
Zona L1 : Konservasi/ Lindung Utama;
Zona L2 : Lindung Tambahan;
Zona B1 : Pemanfaatan Perdesaan;
Zona B2 : Pemanfaatan Perkotaan;
Zona B3 : Pemanfaatan terbatas pedesan;
Zona B4 : Pemanfaatan terbatas perkotaan;
Zona B5 : Pemanfaatan sangat terbatas perkotaan. @hermantz
