Persoalan juga ditemukan dalam proses pembuatan kontrak. Pada 2022, kontrak disebut dibuat lebih dahulu sebelum perusahaan penyedia jasa berdiri.
“Di 2022, duluan berkontrak baru lahir perusahaannya. Jadi perusahaan lahir misal di tanggal 5 Januari, kontraknya tanggal 1,” jelas Ricky.
Kemudian pada 2024, pembayaran disebut sudah berjalan sejak Januari meski kontrak baru dibuat kemudian.
“Di 2024 itu lebih parah lagi. Kontrak baru dibikin SP bulan ini, tapi pembayaran dari Januari,” katanya.
Selain persoalan kontrak, BPKP menghitung penggunaan aplikasi berdasarkan data log. Data tersebut merekam aktivitas penggunaan aplikasi di sekolah.
Hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian antara penggunaan yang dilaporkan dengan aktivitas yang terekam dalam sistem.
