Pada 2021, nilai sewa aplikasi sekitar Rp700 ribu per sekolah setiap bulan. Namun pada 2022 hingga 2024, nilainya naik menjadi sekitar Rp1,4 juta per sekolah per bulan melalui adendum kontrak.
Kenaikan tersebut disebut karena adanya penambahan empat fitur. Namun, hasil pemeriksaan di lapangan menemukan sejumlah fitur tambahan tidak digunakan sekolah. Di antaranya E-Perpustakaan dan E-Kantin.
“Ada beberapa sekolah yang tidak tahu. Ada namanya E-Perpustakaan, ada E-Kantin. Beberapa sekolah tahu, tapi tidak pernah dia pakai,” kata Rizki.
Sejumlah sekolah juga disebut kesulitan menggunakan aplikasi. Kendati demikian, kontrak tetap berjalan dan pembayaran tetap dilakukan.
“Dalam pelaksanaannya ada beberapa sekolah yang kesusahan, ribet. Tapi tetap dijalankanlah kontrak itu walau tidak digunakan, tapi dibayar,” ujarnya.
