Kuasa hukum istri SI, Wendi Apriyanto, S.H., menegaskan bahwa penyematan status tersangka sama sekali tidak menggugurkan hak konstitusional seseorang untuk diperlakukan secara manusiawi.
“Status tersangka tidak menghilangkan hak seseorang atas perlindungan diri, integritas fisik, dan kepastian hukum. Tidak ada satu pun status hukum yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penyiksaan, intimidasi, ataupun tindakan yang merendahkan martabat manusia,” tegas Wendi, Minggu (15/11/2026).
Wendi mendesak agar tiga jalur pertanggungjawaban dijalankan secara beriringan apabila terbukti ada unsur pelanggaran, yakni proses peradilan pidana, pemeriksaan Propam, serta sidang Komisi Kode Etik Polri.
Ia mengingatkan agar mekanisme disiplin internal tidak dijadikan tameng untuk mengaburkan tindak pidana umum.













