Oleh: M.R. Mualimin
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Sudah beberapa pekan terakhir, pagi di warung-warung kopi hingga lini masa media sosial kita tidak lagi sama. Udara terasa lebih pekat, bukan karena sisa abu vulkanik atau cuaca Pancaroba, melainkan oleh desas-desus yang kian benderang: riuh rendah kasus penyadapan yang mencatut nama-nama besar, bersanding dengan bongkahan skandal kekuasaan yang selama ini bersembunyi di balik selimut “Geng Solo”. Republik ini seperti ketel uap yang ditaruh di atas kompor menyala; airnya mulai bergolak, tutupnya bergetar hebat, dan cemas merayap di dada setiap warga yang masih mencintai kewarasan.
Penyadapan bukan sekadar perkara hilangnya privasi pejabat atau politikus. Ketika percakapan privat direkam, dipotong, lalu dijadikan komoditas tawar-menawar kekuasaan, ia adalah teror psikologis bagi seluruh rakyat. Ini adalah alarm bahwa ruang demokrasi kita telah disusupi oleh tangan-tangan tak kasat mata yang bekerja mirip surveillance state dalam novel-novel distopia George Orwell. Di saat bersamaan, terbongkarnya gurita kekuasaan ala “Geng Solo”—jejaring patronase yang merangsek ke berbagai lini strategis birokrasi, penegakan hukum, hingga pundi-pundi ekonomi—membuka mata kita bahwa oligarki tidak sedang merangkul rakyat, melainkan mencekiknya perlahan.
Mengapa situasi ini bisa begitu memanas? Jawabannya terletak pada rasa keadilan publik yang telah lama terkoyak. Sosiolog terkemuka Benedict Anderson dalam karyanya Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia (Cornell University Press, 1990, hlm. 125) pernah mengingatkan bahwa kekuasaan di Nusantara kerap kali dipertahankan melalui mitos kesaktian dan kontrol informasi yang ketat. Namun, ketika mitos itu rontok oleh kenyataan ekonomi yang kian berat dan kesewenang-wenangan yang kasat mata, yang tersisa adalah kemarahan moral. Rakyat tidak lagi takut; mereka lelah.
Lantas, bagaimana cara mendinginkan situasi yang kadung membara ini?
Pertama, kuncinya ada pada keterbukaan dan pertanggungjawaban moral dari para elite. Negara tidak boleh merespons kritik dengan cara-cara represif atau memproduksi hoaks tandingan. Sebagaimana ditulis oleh sejarawan Onghokham dalam buku Raja, Pendeta, dan Rakyat: Pergeseran Kekuasaan di Indonesia (Yayasan Obor Indonesia, 2002, hlm. 88), kekuasaan yang kehilangan legitimasi moralnya hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh dari dalam. Elite politik harus berhenti merasa paling benar dan segera membuka ruang dialog yang jujur, bukan sekadar basa-basi pencitraan di layar kaca.
Kedua, institusi penegak hukum harus dikembalikan pada marwah konstitusi, bukan dijadikan alat pelindung kelompok tertentu. Tanpa pembersihan total terhadap sisa-sisa konspirasi kekuasaan ini, bara dalam sekam akan terus menyala dan siap meledak kapan saja.
Mari kita dinginkan kepala, tetapi tetap nyalakan nalar kritis. Sebab, republik ini didirikan bukan untuk dimiliki oleh segelintir klan atau dirusak oleh intrik penyadapan semata, melainkan untuk merawat martabat setiap jiwa yang hidup di dalamnya.***
Penulis adalah:
– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
