Bandung BEDAnews.com
Pada saat pembahasan RAPBD murni TA 2016, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah provinsi jabar mengusulkan anggaran sesuai program kerjanya. "Salah satu usulan dari Biro Pengelolaan Barang Daerah itu ya pengadaan mobil, baik untuk eksekutif maupun legislative, jadi tidak benar jika usulan pengadaan mobil operasional itu berawal dari dewan.
Demikian dikatakan Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat Waras Wasisto, SE kepada wartawan di DPRD Jabar, Jl. Dponegoro 27 Bandung. Senin.
Ditegaskan Anggota Komisi IV ini. DPRD Jawa Barat tidak pernah mengusulkan pengadaan kendaraan operasional bagi 95 anggota legislative, usulan pengadaan mobil dinas ini justru muncul dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Biro Pengelolaan Barang Daerah.
“Saya luruskan dari mana masuk wilayah usulannya. mana mungkin dewan aspirasinya minta mobil.!”tegas Bendahara DPD PDI Perjuangan Jabar ini menegaskan.
Saat itu Seluruh fraksi sepakat dengan usulan tersebut karena berbagai alasan. Selama ini, anggota dewan tidak mendapat dana tunjangan transportasi.
"Sampai hari ini pimpinan dewan belum membuat surat resmi tentang pinjam pakai ke biro aset. Seandainya teman-teman fraksi menganulir, ya kita enggak masalah. Kita menghargai hasil rapim. Kalau kemudian akhirnya fraksi lain menolak, kita juga menolak," katanya.
Lebih jauh, Waras membandingkan pengadaan mobil dinas bagi berbagai OPD di Pemprov Jabar. Meski tidak mengetahui angka pastinya, “Bahkan, pada 2015 lalu pun, Pemprov Jabar telah melakukan pengadaan mobil dinas baru. Artinya pengadaan itu sebetulnya tidak hanya untuk dewan, tapi juga untuk eksekutif. Jangan seolah-olah dewan yang mengusulkan. Salah,
“Jangan lupa anggota dewan pun penyelenggara pemerintahan daerah” sebutnya@hermantz.













