Dari materi diskusi Dewan pers itu, perwakilan SMSI mencermati ada 5 pointer. Pertama, peserta diskusi menyepakati untuk konsisten mengkritisi dan menolak pasal-pasal RUU KUHP yang bertentangan dengan kebebasan pers dan demokratisasi.
Kedua, dalam waktu dekat membentuk tim kecil untuk setting agenda strategis, dan rutin pembahasan secara detail sikap dewan pers bersama Konstituen terhadap RUU KUHP. Ketiga, Dewan pers segera membuat pernyataan sikap dan pers realese untuk di-publish secara serentak.
Keempat, Dewan pers bersama Konstituen melakukan lobi secara lembaga maupun personal ke DPR dan Pemerintah, maupun Pimpinan Parpol untuk memperjuangkan sampai berhasil aspirasi pers terkait RUU KUHP, baik penolakan pasal “karet” yang berpotensi kriminalisasi terhadap pers dan merusak kebebasan pers maupun merevisi pasal-pasal yang disesuaikan dengan UU Pers no 40 tahun 1999 tentang pers.
