Komisioner KPID Kalsel, Nanik Hayati, menilai, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan media agar kerja sama publikasi berjalan transparan dan tidak menimbulkan tekanan terhadap ruang redaksi.
Kombes Pol Adam Erwindi, menegaskan komitmen kepolisian dalam mendukung kebebasan pers.
“Polda Kalsel selalu berupaya membangun komunikasi dengan media dan memastikan aparat memahami batasan dalam kerja jurnalistik,” tandasnya.
*Langkah Lanjutan*
Menurut Dr. M.S. Shiddiq, hasil diskusi ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan wawancara dan pengisian kuesioner oleh informan ahli di Kalimantan Selatan.
“Mini FGD ini menjadi langkah awal yang krusial agar survei IKP 2025 menggambarkan realitas kebebasan pers di Banua secara objektif, faktual, dan berimbang,” ujarnya.
