“Aspek kesetaraan gender dan keselamatan kerja perempuan perlu diukur agar survei IKP lebih kontekstual terhadap kondisi nyata di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, isu pembatasan wartawan di HST diklarifikasi bukan dilakukan oleh KPU, melainkan oleh pihak event organizer (EO).
Ketua SMSI Kalsel, Anang Fadhilah, menilai, peristiwa tersebut menunjukkan rendahnya literasi publik terhadap kerja jurnalistik.
“Ini bukan bentuk intervensi, tetapi kesalahpahaman teknis. Namun, tetap penting dicatat sebagai bahan evaluasi dalam indikator politik IKP,” katanya.
*Kebebasan Pers dan Ketahanan Ekonomi Media*
Selain dua isu utama tersebut, diskusi juga menyinggung ketergantungan ekonomi media lokal terhadap kontrak publikasi pemerintah daerah, yang dinilai dapat mempengaruhi independensi redaksi.
