Bandung BEDAnews.com.
Dewan Perwakiulan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya penyelasaian kasus intoleransi yang terjadi di Jawa Barat kepada ranah hukum.
Demikian dikatakan anggota Komisi I DPRD Jawa Barat H. Saepudin Zukhri saat menerima audiensi dari beberapa organisasi massa, LSM dan kelompok masyarakat yang menandatangani Petisi Penyelamat NKRI dan Pancasila, di Gedung DPRD Jabar Jl. Diponegoro 27 Bandung. Selasa (17/1).
Massa yang diterima oleh perwakilan oleh Komisi I Saepudin Zukhri, Komisi IV Gatot Tjahyono, dan Komisi II Satori. Meminta dan mendesak pada pemerintah pusat melalui DPRD Provinsi Jawa Barat, untuk membubarkan FPI dan menolak Habib Rizieq Shihab sebagai imam besar umat islam di Indonesia.
Saepudin Zukhri anggota Komisi I yang terkait dengan urusan pemerintahan, politik, ormas, agama menyatakan keprihatinannya, dengan adanya kejadian bentrokan dua massa yang terjadi di depan Mapolda Jabar beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan, akan menyerahkan persoalan tersebut kepada ranah hukum dengan catatan menghormati penegak dan lembaga penegak hukum.
"Sebagai negara hukum segala persoalan kita serahkan sepenuhnya melalui mekanisme penegakan hukum dengan catatan, dengan menghormati penegak hukum dan menghormati lembaga penegakan hukum", ujarnya.
Sementara anggota Komisi II Satori menyatakan, akan segera meminta pimpinan DPRD untuk agar segera menjadwalkan dan mengundang silaturahmi bersama antara Kapolda Jabar, Pangdam, dan Gubernur agar jangan sampai terus menerima korbannya masyarakat Jawa Barat" Kata anggota FPKS jabar ini.@1
