• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Selasa, November 10, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Dewan Jabar Minta TKA Unskil Tidak masuk Indonesia.

Dewan Jabar Minta TKA Unskil Tidak masuk Indonesia.

Asep Budi by Asep Budi
4 Mei 2018
in Tak Berkategori
5
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bandung BEDAnews.com

Maraknya pembicaraan masalah TKA (Tenaga Kerja Asing) menjadi perhatian Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat, terutama TKA dalam Level unskill (buruh kasar) yang diminta untuk tidak masuk ke Indonesia.

Hal ini dikemukakan Wakil ketua Komisi V DPRD Prov Jabar H. yoamnius Untung di Bandung. Rabu (2/5).

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang datang ke Indonesia, tidak boleh masuk ke wilayah unskill atau tidak memiliki keahlian, dalam arti buruh kasar,karena hal ini akan mengambil lahan tenaga kerja local di tanah air, TKA jika datang ke Indonesia harus sebagai ahli, tidak juga sebagai orang terampil.” ujarnya.

BeritaTerkait

Mabes TNI Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026

10 November 2026
Ilustrasi dinamika politik nasional di tengah menguatnya sorotan terhadap dugaan pelemahan jaringan politik Jokowi. (Ilustrasi: AI)

Pelemahan Jaringan Geng Solo, Dimulainya Digantinya Mantan Kapolri Sigit

10 November 2026

Meskipun Dia mengaku, belum mengkaji lebih jauh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kemudahan Perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA), tetapi saat ini yang menjadi prioritas adalah bagaimana pengendalian TKA yang akan masuk ke Indonesia,

Posisi TKA harus berada di level ahli dan keahliannya belum dimiliki pekerja Indonesia. Kemudian, mereka juga harus mau mentransferkan ilmunya kepada pekerja lokal. Sehingga ke depan tenaga kerja lokal mendapat manfaat dari kedatangan TKA itu.

“Dan jika perusahaan yang mempekerjakan TKA dengan memalsukan datanya sebagai ahli. Hal itu merupakan pelanggaran berat dan bisa masuk ke dalam ranah hukum,masuk ranah pidana kalo begitu, pemalsuan data, tuntut saja,pungkasnya.(her)

 

Previous Post

Dewan Jabar diminta Pantau Harga Sembako di Dapilnya

Next Post

Ahmad Irfan Raih TOP CEO BUMD

Related Posts

TNI-POLRI

Mabes TNI Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026

10 November 2026
Ilustrasi dinamika politik nasional di tengah menguatnya sorotan terhadap dugaan pelemahan jaringan politik Jokowi. (Ilustrasi: AI)
Politik

Pelemahan Jaringan Geng Solo, Dimulainya Digantinya Mantan Kapolri Sigit

10 November 2026
News

Rapat Komite Medik Membahas PPK dan Clinical Pathway di RSUD Kapuas

10 November 2026
TNI-POLRI

Wakil Panglima TNI Hadiri Ziarah Nasional Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026

10 November 2026
Ragam

Sugiat Santoso Salurkan Beasiswa Rp60 Juta untuk 12 Mahasiswa Pascasarjana UINSU, 2027 Siapkan Rp100 Juta untuk 50 Mahasiswa S1

10 November 2026
News

Delapan Tim Bersaing Rebut Piala Perdana Santri Championship di Depok

10 November 2026
Next Post

Ahmad Irfan Raih TOP CEO BUMD

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021