Selain terpenuhinya persyaratan dan fasilitas tersebut, pihak sekolah juga harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah melalui Satgas Penanganan Covid-19. Sedangkan bagi peserta didik, harus mendapat persetujuan dari orang tua/wali siswa masing-masing, untuk mengikuti pembelajaran tatap muka.
Politisi PDIP dari daerah pemilohan Cirebon Indramayu ini menyebutkan, dukungan yang diberikan oleh Komisi V DPRD Jabar tentunya untuk mencari titik imbang diantara kejenuhan. “Kita memahami bahwa, semua sudah frustasi dengan PJJ, Pembelajaran Dari Rumah (PDR), guru jenuh, orang tua jenuh, murid jenuh kan semua jenuh.” Ujarnya.
Bambang juga menyebutkan beberapa waktu lalu, Komisi V bersama Dinas Pendidikan Jabar, telah melakukan peninjauan ke beberapa sekolah, untuk mengetahui kesiapan dan persiapan sekolah yang akan melakukan pembelajaran tatap muka. “Alhamdulillah, beberapa sekolah yang kita tinjau, hampir semuanya sudah mempersiapkan diri, dengan melengkapi beberapa persyaratan dan fasilitas pendukung menjelang pembelajaran tatap muka.”Pungkasnya.@herz.ad
