Saat ini ada sekitar 36 ribu lebih tenaga honorer di lingkungan Pemprov Jabar. Mayoritas dari mereka adalah guru honorer dan tenaga kesehatan. Jumlah tersebut akan bertambah banyak lagi dengan adanya guru honorer di berbagai pelosok daerah yang belum terdata.
“Nasib tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah tak boleh dianggap enteng. Mereka sudah mengabdi bertahun tahun tanpa kejelasan status.Ini yang harus dipikirkan jalan keluarnya,”tuturnya.
Legislator partai berlambang burung garuda inimenyatakan untuk mengatasi hal tersebut, Syahrir menyarankan agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secepatnya menyiapkan regulasi untuk menyelesaikan nasib tenaga honorer terutama guru.
Regulasi ini nantinya disampaikan secara tertulis ke pemerintah pusat sebagai aspirasi daerah. Dengan banyaknya aspirasi dari daerah, bisa saja Pemerintah Pusat membuat peraturan baru yang mengatur soal guru honorer. Jika peraturan itu terbentuk daerah bisa membuat kebijakan teknis perihal penyelesaian tenaga honorer.
