Bandung BEDAnews.com
Pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah berupaya untuk mengantisipasi agar permasalahan PPDB dapat diminimalisir dengan membuat paraturan, baik yang Permendikbud, Pergub , Perwal maupun Perbup tentang PPDB, tetapi banyak sekolah yang tidak mengindahkan peraturan, serta banyaknya orangtua calon siswa yang memaksakan kehendak.
Sehingga setiap masa penerimaan peserta didik baru (PPDB), Komisi V DPRD Jabar banyak menerima keluhan dan laporan dari para orangtua calon peserta didik baru, atas berbagai permasalahan yang terjadi dilapangan.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi Pendidikan H. Yomanius Untung, S.Pd kepada wartawan di DPRD Jabar. Kamis (6/7)
“Kalau semua pihak memahami peraturan/regulasi yang telah ditetapkan, tentunya permasalahan PPDB tidak akan terulang dari tahun ke tahun, karena pemerintah telah berupaya memperbaiki ”, ujar Untung
Untung menilai, Permasalahan PPDB SMA/SMK 2017, yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat terutama para orang tua calon siswa, dikarenakan, pihak Disdik Jabar baru tahun ini mengelola PPDB SMA/SMK secara Online, Pemprov tidak memimiliki pengalaman tersebut. Selain itu, permasalahan server yang down karena dalam waktu yang bersamaan ribuan calon siswa mengaskses untuk mendaftar melalui online yang diterapkan oleh Disdik Jabar.
