Cimahi, BEDAnews-
DPRD Kota cimahi meminta Tim Anggaran Pemerinatha Daerah (TAPD) Kota Cimahi menyerahkan Analisa Standar Biaya (ASB) sebagai acuan dalam menentukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pasalnya ASB tersebut harus dilakukan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Wakil KetuaSementara DPRD Kota Cimahi Santoso Anto mengatakan, ASB merupakan dasar perhitungan dalam menentukan RKA dimasing-masing SKPD. Tidak seperti periode DPRD sebelumnya, DPRD Kota Cimahi yang baru menganggap Eksekutif tidak hanya menyodorkan ASB kepada dewan saat pembahasan anggaran, namun harus dilakukan pembahasan antara kedua lembaga pemerintahan daerah.
Tujuannya, kata Anto, supaya output yang dihasilkan bisa lebih baik dari yang sudah lalu. “Saat periode DPRD yang lalu, ASB tersebut tidak pernah dibicarakan dengan dewan, pihak eksekutif hanya menyerahkan data saja dan dewan langsung ketok palu, saat ini kami tidak ingin seperti itu lagi,” katanya, Selasa (16/9).
Dikatakan Anto, pembahasan ASB antara dewan dan eksekutif penting dilakukan karena merupakan hal yang sangat strategis, sebab merupakan salah satu bagian dari proses legislasi yang menjadi fungsi DPRD, sehingga output yang dihasilakannya akan lebih baik dari yang telah lalu. Berdasarkan ASB yang ada maka anggaran untuk setiap SKPD bisa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan prioritas.”Kita mengnginkan supaya alokasi anggaran yanng dituangkan dalam RKA lebih selektif sehingga bisa terukur mana kegiatan yang bisa didanai lebih besar atau sebaliknya,” pungkasnya.
Menanggapi permintaan DPRD tersebut, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Bambang Arie Nugroho menjanjikan pada pertemuan antara TAPD dan DPRD akan diserahkan data ASB tersebut.”Insyaallah pada Rabu (besok, red) kami akan menyerahkan ASB sesuai dengan permintaan para anggota dewan,” kata Bambang saat pertemuan di Badan Musyawarah DPRD Kota Cimahi. (bun)
