Bandung BEDAnews.com
Komisi I DPRD jawa barat meminta kerjasama pemrov jabar dengan KPK dalam melaksanakan laporan harta kekayaan pejabat Negara diterapkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil, tidak hanya pejabat eselon I, II dam III saja.
Hal ini disampaikan H. Syahrir, SE Ketua Komisi I DPRD jawa barat, di Bandung. Selasa (19/5)
Dikatakan Fungsionaris Partai Gerindra ini. Semuanya harus punya kesadaran, bahwa harus melaporkan semua pendapatannya, setahun, dua tahun, harus, untuk transparansi. Ungkapnya
Syahrir menilai kerjasama ini merupakan langkah yang tepat dalam rangka membangun jalannya pemerintahan yang bersih dengan adanya LHKPN ini juga mempersempit peluang pejabat negara untuk melakukan penyimpangan anggaran. Sehingga, mereka akan lebih baik dalam menjalankan tugasnya.
"Dengan adanya kerjasama ini akan lebih terbuka," katanya@her
