Kurangnya akses keadilan di masyarakat yang kemudian mudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal menjadi sorotan perwakilan dari ITB, Epin Saepudin.
“Kepercayaan terhadap pemerintah yang harus lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif,” kata Epin.
Di samping itu pula, perlunya penguatan edukasi moderasi beragama dari keluarga, internalisasi nilai-nilai keberagaman.
“Yang harus dimoderasi adalah cara pandang agamanya, dalam konteks beragama dan bermasyarakat,” tambahnya.
Perwakilan dari UPI, Ganjar M. Ganeswara menegaskan, Pancasila harus menjadi ukuran kebangsaan dalam kehidupan beragama dan berbangsa melalui pendidikan moral, pendidikan politik, hukum, dan ideologi (civic education).
Penghayat Budidaya, Engkus mengungkapkan, intoleransi bukan budaya masyarakat Sunda, tetapi karakternya berharmoni.
