Mengapa tragedi ganda ini bisa terjadi secara masif dan sistematis?
Jawabannya terletak pada patahnya rantai akuntabilitas publik. Megaproyek fisik PUPR yang bernilai raksasa acapkali menjadi bancakan korupsi perizinan dan pemotongan spesifikasi material akibat lemahnya pengawasan independen. Sementara itu, pungli di tingkat sekolah merekah karena budaya patron-client serta pembiayaan pendidikan yang tidak transparan dari tingkat dinas.
Fenomena ini mengingatkan kita pada analisis Vedi R. Hadiz dalam buku Disorganisasi Politik dan Kekuasaan di Indonesia Post-Soeharto (Jakarta: LP3ES, 2005, hlm. 112) yang menegaskan bahwa reformasi sering kali hanya memindahkan praktik pemburu rente dari pusat ke daerah, menciptakan oligarki lokal yang menguasai anggaran publik demi kepentingan kelompok. Korupsi megaproyek dan pungli sekolah adalah dua anak tangga dari tangga pembusukan yang sama.
