“Transformasi digital bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi soal keadilan sosial, akses yang merata, dan masa depan masyarakat Papua Barat Daya yang setara dengan wilayah lain di Indonesia,” tegas Agus Pandu dalam rapat.
“Kami tidak ingin Papua Barat Daya hanya menjadi penonton dalam arus transformasi digital. Warga kami berhak merasakan keadilan pembangunan yang sama dengan daerah lain. Pemerintah daerah siap bersinergi penuh, menyediakan dukungan infrastruktur, dan memastikan masyarakat di kampung-kampung hingga wilayah wisata dapat menikmati internet yang layak,” tegas Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dalam komentarnya.
*Peta Masalah Blank Spot dan BTS yang Rapuh*
Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan serius dalam pemerataan layanan internet. Masih banyak wilayah blank spot, menara rusak, serta spesifikasi BTS yang rata-rata hanya mampu menyalurkan kecepatan 2 Mbps. Kondisi ini semakin diperparah dengan 434 desa yang belum teraliri listrik, sehingga menghambat pengoperasian menara BTS dan kualitas sinyal di berbagai daerah, termasuk kawasan wisata Raja Ampat.
