“Prajurit dan ASN di lingkungan TNI seluruhnya patuh pada undang-undang yang mengharuskan bersikap netral dalam setiap gelaran Pemilu,” ujarnya.
Lanjut, kata Danrem, sikap netralitas TNI juga sesuai dengan amanat pertama Panglima Besar Jenderal Sudirman di hadapan konferensi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 12 November 1945 yang menyatakan bahwa, TNI tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapa pun juga.
Untuk itu, ia mewanti-wanti agar anggotanya tidak melanggar netralitas dengan melibatkan diri atau memberikan dukungan dalam bentuk apa pun kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu, baik itu calon maupun partai.
“Netralitas TNI akan selalu diuji dan disorot oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan TNI. Untuk itu, jangan ada yang coba-coba untuk melanggarnya!,” tutupnya. (Red).
