“Maksimalkan bantuan sosial kepada daerah yang tingkat ekonominya masih terkendala, karena bantuan sosial ini diberikan ketika adanya pengetatan (terkait) kesehatan di beberapa daerah,” tambahnya.
Adapun penyerahan DIPA dan Dana TKDD merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun 2021 yang telah disepakati DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia dan pemerintah.
Untuk wilayah Provinsi Jabar, dana APBN Tahun 2021 telah dialokasikan melalui DIPA satuan kerja kementerian/lembaga adalah Rp51,1 triliun dengan kegiatan tersebar di 27 kabupaten/kota se-Jabar. Di antaranya, satuan kerja (satker) lingkup Kota Bandung sebesar Rp21,6 triliun, Kabupaten Bogor (Rp2,8 trilun), Kota Bogor (Rp2,3 triliun), Kab. Sumedang (Rp1,5 triliun), dan Kab. Subang (Rp1,4 triliun). Satker lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sebesar Rp6,6 triliun meliputi kegiatan infrastruktur jalan (Rp3,4 triliun), Sumber Daya Air (Rp617,4 miliar), pendidikan (Rp390,3 miliar), pemulihan ekonomi (Rp386,9 miliar), kesehatan (Rp76,1 miliar), perumahan (Rp19,5 miliar), sosial (Rp17,7 miliar), dan lainnya (Rp1,7 triliun).
