Cimahi, BEDAnews
Kepedulian lingkungan ratusan industri yang ada di Kota Cimahi dipertanyakan warga. Pasalnya, sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007, setiap badan usaha baik BUMN maupun perusahaan harus memiliki kepeduliannya terhadap lingkungan.
“Kami mempertayakan sejauhmana dana corporate social responsibilty (CSR) dari ratusan industri yang ada di kota Cimahi, karena mereka memiliki kewajiban untuk membantu lingkungan sekitarnya,” kata Ketua LSM Penjara Kota Cimahi Andi halim, Senin (10/12).
Menurut dia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan undang-undang tersebut harus mendistribusikan dana CSR nya kepada masyarakat, namun fakta yang ada, kontribusi dana CSR dari ratusan industri itu tidak transparan. Bahkan ada indikasi dana tersebut dinikmati oleh organisasi tertentu atau instansi tertentu.
“Kami mengharapkan supaya perusahaan di Kota Cimahi tak haya memperhatikan segelintir kelompok atau instansi tertentu saja, tapi masyarakat Cimahi yang daerahnya tidak ada industri juga harus mendapatkan perhatian, meksipun tak bisa disama ratakan,” ulasnya.
Dia mencontohkan, perusahaan industri yang menggunakan energi batu bara, warga yang terkena dampak polusi udara, adalah mereka yang agak jauh dari lokasi perusahaan, jadi sewajarnya jika merekapun mendapatkan kepedulian sosial dari perusahaan indutri. Pemerintah Kota Cimahi diminta untuk lebih proaktif melakukan pendataan atau potensi yang ada terkait dengan dana CSR ini.
Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Prindustrian perdagangan dan Pariwisata Dinas UKM Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pertanian (Diskopindagtan) Kota Cimahi Dodi Mulyohadi. Jika dana CSR dari ratusan industri di Kota Cimahi itu dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang cukup besar membiayai aktivitas masyarakat di Kota Cimahi.
”Saat ini memang hal itu belum ada organisasi khusus yang menangani penyaluran dana CSR dari ratusan industri di Kota Cimahi, menurut pendapat saya, perlu ada lembaga khusus yang menanganinya, lembaga itu bisa dibentuk dengan melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,“ ujarnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cimahi Roy Sumarna, hingga berita ini dibuat, belum memberikan keterangan. Saat dihubungi, telpon selulernya tidak diangkat. (Bubun M)
