Perpu tersebut kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan judul yang sama persis pada tanggal 18 Mei 2020. Hal itu menunjukkan segala langkah diarahkan untuk menanggulangi pandemi covid-19.
Undang-Undang Nomor 2 memberikan keleluasaan kepada setiap kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis terkait penanganan pandemi covid-19 sesuai kebutuhannya.
Hasilnya, APBD Jabar mengalami lima kali perubahan akibat refocusing segala program/kegiatan yang disertai realokasi anggaran. Hal itu merupakan konsekuensi logis ketika pihak eksekutif (Gubernur Ridwan Kamil) mengalokasikan sekitar Rp 6 triliun lebih untuk penanganan masalah kesehatan dan jaring pengaman sosial (social safety net).
Dana sebesar itu mau tidak mau pasti menggeser banyak pos belanja. Tidak heran kalau kemudian mayoritas organisasi perangkat daerah (OPD) terkena sinkronisasi, anggarannya “dikurud”. Rata-rata anggaran tersisa di bawah 30 persen.
