Dalam surat tersebut, perusahaan menyatakan bahwa, apabila pemenang tidak dapat membuktikan klaim TKDN sesuai yang diunggah dalam sistem SPSE, maka Pokja diminta mencabut pemberian preferensi harga sebesar 25 persen dan menetapkan penawar dengan harga terendah sebagai pemenang kontrak.
Melalui sanggahannya, CV Hasrat Usaha Menjadi Abadi juga meminta Pokja untuk menunda proses penandatanganan kontrak, melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen pembuktian TKDN pemenang, membuka dokumen yang diunggah sebagai bentuk transparansi, serta membatalkan penetapan pemenang apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga surat sanggahan tersebut disampaikan, belum terdapat tanggapan resmi dari Pokja Pemilihan maupun pihak KSOP Sampit terkait substansi keberatan yang diajukan. Sesuai mekanisme pengadaan pemerintah, sanggahan akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum tahapan berikutnya dalam proses pengadaan dilanjutkan. (Tatang Progresif).
