Pihak CV. Hasrat Usaha Menjadi Abadi menilai, selisih harga antara penawarannya dengan penawaran pemenang mencapai sekitar Rp1,8 miliar, sehingga dianggap tidak mencerminkan persaingan usaha yang sehat dan berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan negara.
Selain mempersoalkan nilai penawaran, perusahaan juga meminta Pokja melakukan verifikasi terhadap komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diklaim pemenang. Dalam surat sanggahan disebutkan bahwa, pemenang memperoleh preferensi harga berdasarkan klaim TKDN mencapai 80,99 persen atau lebih, sebagaimana diatur dalam dokumen pemilihan dan ketentuan terkait pemberian preferensi harga.
Menurut CV. Hasrat Usaha Menjadi Abadi, klaim tersebut perlu dibuktikan secara terbuka dengan menunjukkan dokumen pendukung, antara lain sertifikat TKDN yang diterbitkan Kementerian Perindustrian, daftar bahan baku dan komponen dalam negeri, serta perhitungan TKDN yang sesuai dengan ketentuan. Perusahaan juga meminta agar proses pembuktian melibatkan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Aparat Penegak Hukum apabila diperlukan, Rabu (15/6/2026).
