Para peserta sepakat bahwa prinsip non-intervensi dan imunitas kepala negara harus ditegakkan demi mencegah preseden serupa di masa depan.
Pihak AIHII menyambut positif inisiatif akademik ini dan mendorong adanya dialog lanjutan dengan Kemlu RI.
Sinergi antara pemikiran akademis dan praktisi kebijakan luar negeri, diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia yang bebas aktif dalam merespons krisis kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional di panggung global. (Red).
Page 3 of 3
