• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Cegah Praktik Korupsi, Kejari Cibadak Sosialisasikan TP4D

Cegah Praktik Korupsi, Kejari Cibadak Sosialisasikan TP4D

Asep Budi by Asep Budi
18 Maret 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Sukabumi, BEDAnews.com

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang digagas oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak di sosialisasikan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi. 

Sosialisasi berlangsung di Aula Setda jalan Siliwangi, Palabuhanratu, Sukabumi, Kamis (17/3/16), yang dibuka langsung oleh Kajari Cibadak, Diah Ayu L Akbari, yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sukabumi yang terdiri dari Kepala Bagian se-setda kab. Sukabumi, Bendahara dan PPATK. 

Dalam sambutan, Kajari, Diah Ayu L Akbari menjelaskan bahwa, TP4D merupakan satu langkah strategis untuk Pemerintah agar keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah dapat berjalan efektif. 

BeritaTerkait

Perkuat Pencegahan Karhutla, Pasis Sesko TNI Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah

19 November 2026

Bangun Generasi Tangguh Dan Berintegritas, Koramil 04/Sewon Hadir Di SMAN 1 Sewon

19 November 2026

Menurutnya, ada Lima tujuan TP4D yang paling mendasar. Pertama, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing. 

Kedua, memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.

Ketiga, melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. 

Keempat, bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.

Dan yang terakhir, melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. 

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, TP4D bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidentil, yang ditujukan kepada Jaksa Agung untuk di pusat, Kejaksaan Tinggi untuk di Provinsi dan Kejaksaan Negeri untuk Kabupaten/Kota,” kata Kajari saat memberikan materi dalam sosialisasi itu. 

Kajari berharap, kedepannya, langkah strategis ini mampu memberikan pemahaman bagi seluruh ASN Pemkab Sukabumi, bahwa keberhasilan Pemerintah tanpa menyebabkan kerugian Uang Negara adalah target utama Pemkab. Sukabumi dibawah kepemimpinan Bupati H Marwan Hamami.

” TP4D ini bertujuan agar tidak ada kesalahan dalam penyerapan anggaran, kemudian mendampingi penyerapan anggaran sesusai dengan juknis dan juklaknya mulai perencanaan proyek, proses tender, dan peleksanaan sesuai dengan proyek, ” tambahnya. (Sukarmawan) 

Previous Post

Kapolres Sukabumi Resmikan Traffic Management Center

Next Post

Puluhan Relawan BPBD Diberikan Diklat Rehabilitasi Psikososial Pasca Bencana

Related Posts

TNI-POLRI

Perkuat Pencegahan Karhutla, Pasis Sesko TNI Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah

19 November 2026
Headline

Bangun Generasi Tangguh Dan Berintegritas, Koramil 04/Sewon Hadir Di SMAN 1 Sewon

19 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Apresiasi Pengabdian Prajurit dan Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah

19 November 2026
Edukasi

DPRD Jawa Barat Dukung Langkah Polda Jabar Dalam Memperkuat Kesiapsiagaan

19 November 2026
Ragam

KETIKA PRESIDEN TERANCAM KEHILANGAN KEMERDEKAAN

19 November 2026
Ragam

Uji Publik Komisi Informasi Publik: Saatnya Badan Publik Keterbukaan Informasi itu bekerja untuk Masyarakat

19 November 2026
Next Post

Puluhan Relawan BPBD Diberikan Diklat Rehabilitasi Psikososial Pasca Bencana

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021