Cimahi, BEDAnews
Buruh mengancam akan mengepung istana presiden pada 21 November 2012 guna mendesak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pasalnya, Peralihan jaminan sosial tenaga kerja menjadi wajib asuransi jaminan sosial nasional merupakan musibah paling buruk dalam sejarah ketenagakerjaan di Indonesia.
Karenanya, sejumlah elemen yang tergabung dalam Front Nasional Tolak BPJS-SJSN akan melakukan aksinya di sejumlah daerah di Indonesia. Di Kota Cimahi, aksi akan diawali pada 23 Oktober 2012 didepan gedung DPRD.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi Dadan Sudiana mengatakan, penolakan dilakukan karena peralihan jaminan sosial tenaga kerja menjadi wajib asuransi jaminan sosial nasional merupakan musibah paling buruk dimana pekerja terikat dengan ketentuan kepesertaan dan iuran.
Jika dua hal tersebut tidak terpenuhi, maka pekerja dan keluarganya tidak mendapatkan pelayanan jaminan sosial nasional yang diselenggarakan melalui BPJS-SJSN.
Tak hanya itu, kata Dadan, menurut para ahli hukum tata Negara, pengesahan UU BPJS-SJSN dianggap cacat procedural karena paripurna DPR RI pada 28 Oktober 2011 belum mengesahkan RUU BPJS menjadi Undang-undang.
Bahkan diakui oleh Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah, menyatakan belum ditandatangani karena belum adanya RUU BPJS yang final dari DPR pada rapat paripurna. ”Bahkan, setelah diparipurnakan DPR RI undang-undang itu masih mengalami pembahasan sampai 7 November 2011, padahal diparipurnakan lebih awal,” katanya.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan Rancanga Peraturan Pemerintah dan Perpres tentang iuran dan manfaat asuransi jaminan kesehatan yang akan dilaksanakan pada 2014. Iuran asuransi kesehatan dibayar oleh pengusaha sebesar 3 persen dan buruh 2 persen. Sedangkan untuk peserta yang bukan pekerja atau bukan fakir miskin, harus membayar iuran Rp. 27 ribu perbulan .
Apabila ada yang melanggar akan diancam pidana delapan tahun. Sedangkan fakir miskin ditanggung oleh pemerintah melaluil program penerima bantuan iuran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 22 ribu perbulan.
Dadan melanjutkan, penolakan itu akan dilakasanakan secara nasional dengan menuntut presiden mengeluarkan Perpu jaminan sosial, karena UU BPJS adalah sebagai bentuk penghianatan terhadap rakyat pekerja atau buruh. “Kami sebagai bagian dari Front Nasional Tolak BPJS-SJSN, siap mengerahkan masa ke istana pada aksi nasional yang akan menurunkan sekitar 100 ribu buruh di depan istana,” tandas Dadan. (Bubun)
