Bandung BEDAnews.com
Amanat Undang-Undang yang mengharuskan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD menjadi Perseroan daerah (Perseroda) dinilai hanya akan membawa konsekwensi menggerus anggaran pemerintah daerah saja, dalam kaitan dengan kewajiban modal disetor.
Demikian dikatakan Anggota Pansus V DPRD Jawa Barat Drs. H. Daddy Rohanady yang tengah membahas 5 raperda terkait dengan BUMD dan penyertaan modal, termasuk PT Agronesia, kepada BEDAnews di Bandung, Senin, (22/8)
Dikatakan. Pada dasarnya amanat UU menyatakan BUMD harus jadi Perseroda, hanya konsekwensinya, ketika sebuah BUMD dari PT menjadi perseroda itu ada konsekwensi logis, mayoritas saham harus milik kita, kalau yang sudah eksis gak masalah, OK.
Cuma dengan kewajiban modal disetor yang menjadi kewajiban kita, katakan kewajiban setor modal 51 Persen sekarang baru 20 Persen kita harus nambahin 31 persen lagi, pertanyaannya punya gak duitnya kita, itu sebabnya (raperda ini) sedikit diganggayong ditahan. Dan dengan kewajiban modal disetor itu, masalahnya profit gak perusahannya.
“Namanya APBD digerus sama penyertaan modal gak lucu juga, penyertaan modal Rp. 500 miliar itu gampang.”tukas Daddy
Di gambarkannya. Dari penyertaan modal yang sudah dikasih hingga Rp. 255 Miliarpun, keuntungannya ngak nyampai Rp. 1 milliar setiap tahun, hanya seperduaratus lima puluhnya hanya 0,04.
“Kasarnya titipkan saja ke saya, taroh aja deposito, saya kasih lebih besar dari itu,” kata Daddy.
Daddy juga mengingatkan akan adanya, faktor x, faktor epsilon, dikatakannya, perusahaan memberi kontribusi gak setelah penyerapan modal, ada gak efek domino setelah ini berjalan, sementara kalau yang ini sudah margin gak ada, nyerap tenaga kerja aja gak. boro-boro efek domino.
“Ini memeng kita berfikir agak ekstrem boro-boro untung modalnya aja hilang.”tegas Daddy@mantz













