Demikian pula, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan masukan serta kritik kepada pemerintah. Dalam konteks ini, kritik publik merupakan hal yang wajar, namun harus berbasis data, fakta, serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, kebebasan berpendapat juga memiliki batas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J UUD 1945, yakni harus menghormati hak orang lain serta menjaga moralitas, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Kebebasan bukan berarti bebas melakukan apa saja yang diinginkan, melainkan tetap tunduk pada aturan yang berlaku.
Karena itu, hubungan antara pemerintah, pers, akademisi dan masyarakat sipil semestinya dibangun dalam semangat saling menghormati. Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik yang konstruktif, sementara kritik yang disampaikan masyarakat hendaknya tetap objektif, berbasis fakta, serta mengedepankan etika dan kepentingan nasional.
