*Kritik kepada Pemerintah adalah Bagian dari Demokrasi*
Dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara, apalagi pengkhianatan terhadap bangsa. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai konstitusi, hukum dan kepentingan rakyat.
Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk memperoleh, mengolah dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.
Dalam konteks tersebut, pers memiliki fungsi strategis sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial dan pilar demokrasi. Ketentuan mengenai hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
