Bandung BEDAnews.com.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlangsung, Senin. (12/6)
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari ini, dihadiri langsung oleh Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara yang menyerahkan langsung hasil penilaian atas laporan keuangan tersebut kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
Dalam pernyataannya Ketua BPK Moermahadi mengatakan predikat opini WTP yang keenam kalinya diterima oleh Pemprov Jawa Barat ini merupakan hasil pemeriksaan yang detail dan benar oleh pihaknya.
Laporan keuangan Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 sudah memenuhi empat syarat kelayakan dan standar laporan yang dijadikan acuan oleh BPK dalam memberikan penilaian tersebut.
Diungkapkannya, laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akutansi pemerintah, kedua kecukupan bukti, ketiga pendalian internnya, keempat ketaatan pada peraturan perundang-undangan."
