Jakarta, BEDAnews.com
Penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kapal senilai Rp 35,32 miliar masih tahap penyidikan, bahkan Tim penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.
"Perkara pembelian 2 kapal PT Pertamina Trans Kontinental ini akan segera kita tentukan tersangkanya," kata Jampidsus Kejagung Arminsyah.
Direktur Penyidikan Kejagung Warih Sadono menyebut surat penetapan tersangka paling lambat ditetapkan pada hari Senin (5/6) pekan depan.
Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian keuangan negara pengadaan kapal PT Pertamina Trans Kontinental Rp 35,32 miliar. Kerugian terjadi karena penyimpangan dalam proses pengadaan.
"Kasus pengadaan kapal PT Pertamina Trans Kontinental kami menyimpulkan ada penyimpangan pada tahap penyusunan owner estimate (harga perkiraan sendiri), pelelangan dan pelaksanaan kontrak. Kerugian negara Rp 35,32 miliar," ujar auditor utama investigasi BPK I Nyoman Wara dalam jumpa pers di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2017).
Terkait kasus ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah memberikan data tambahan terkait penyimpangan pengadaan kapal ke Kejagung.
Menurut data ICW, dua unit kapal jenis Anchor Handling Tug Supply (AHTS) tersebut dilakukan bersama dengan PT. Vries Marine Shipyard (VMS) di Guangzhou, Tiongkok. Dugaan adanya korupsi, menurut Febri, karena spek gear box di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi gear box pada kontrak.
Dugaan kedua adalah soal kedatangan kapal yang terlambat. Febri menjelaskan seharusnya keterlambatan penyerahan kapal dikenai denda sebesar 5 ribu USD per hari, namun tidak ada tagihan atas keterlambatan tersebut. (Red/detik)
