Berdasarkan data yang beredar, pada tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberitahukan adanya 10.931 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menindaklanjuti 9.432 rekomendasi atau 86,29 persen.
Dengan demikian, masih terdapat 1.215 rekomendasi atau 11,11 persen yang harus segera ditindaklanjuti. Selain itu, tercatat 284 rekomendasi atau 2,60 persen yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah. Seluruh data ini mencakup periode 2005 hingga 2022.
Pada 7–11 Juli 2025, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Acara ini dibuka oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKJ, M. Ali Asyhar, serta dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, jajaran pejabat Pemprov DKI, pimpinan SKPD dan BUMD, serta pejabat struktural dan fungsional BPK Perwakilan DKI Jakarta.
