Ia menambahkan, batalnya kenaikkan premi BPJS ini harus memicu pemerintah agar mampu memilih solusi terbaik demi mengantisipasi pembengkakkan anggaran BPJS.
Defisit yang masih terjadi harus segera dicarikan jalam keluar.
“Bijak memilih mana yang harus ditahan. Bayar utang luar negeri ratusan triliun bisa, padahal subsidi (BPJS) kelas III cuma Rp1,3 triliun,” katanya.
Netty juga menyebut pemerintah harus berani untuk meninjau sistem penarifan jaminan kesehatan tersebut.
Salah satunya dengan memberlakukan satu tarif yang sama untuk semua masyarakat.
“Kalau perlu berlakukan one single tarif. Samakan saja semua tarif kelas III,” tandasnya. [mae/*]











