Jakarta, BEDAnews.com
PERLUNYA dioptimalisasikan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan demand reduction. Salah satu upaya demand reduction yang dilakukan BNN adalah dengan melakukan rehabilitasi kepada pecandu narkotika. Rehabilitasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan perilaku sehingga intervensi rehabilitasi sedini mungkin dapat meminimalisasi dampak buruk penyalahgunaan narkotika.
Disamping itu, kapasitas layanan rehabilitasi yang tersedia di Indonesia masih terbatas, sementara estimasi jumlah pecandu relatif besar. Hali ini menjadi salah satu sebab pecandu narkotika tidak memperoleh layanan yang diperlukan untuk pemulihannya.
Maka, Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Deputi Bidang Rehabilitasi menggelar Rapat Koordinasi terkait penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi di Redtop Hotel, Jl. Pecenongan 72, Jakarta Pusat, Senin (6/4), yang mengangkat tema “Rapat Koordinasi Pembina Fungsi Rehabilitasi “Sinkronisasi Program Layanan Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”.
Kegiatan ini dihadiri peserta berjumlah 225 orang, terdiri dari 33 orang Kepala BNNP, 100 orang Kepala BNNK, 33 orang Kepala Bidang Rehabilitasi, 4 orang Kepala Balai Rehabilitasi BNN, 38 orang dari lingkungan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dan 17 orang dari lembaga/tempat rehabilitasi komponen masyarakat.
Selanjutnya, di Indonesia sendiri jumlah kematian akibat narkotika diprediksi akan terus meningkat. Persentase jumlah penyalah guna narkotika mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 1,9% (tahun 2008) menjadi 2,2% (tahun 2011) jumlah ini diprediksi akan meningkat pada tahun 2015 menjadi sekitar 2,8% (Jurnal Data BNN Tahun 2014). Berdasarkan data tersebut maka untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah korban penyalah guna narkotika di Indonesia, Pemerintah mencanangkan tahun 2015 sebagai Indonesia Darurat Narkotika dengan penanganan korban penyalah guna narkotika melalui “Gerakan Rehabilitasi 100.000 Penyalah Guna Narkotika Tahun 2015”.
Menghadapi hal tersebut, Kepala BNN KomjenPol DR. Anang Iskandar, SH, MH. saat membuka dan memberikan arahan pada kegiatan ini, mengharapkan di setiap daerah Kepala BNNP/BNNK sering mengadakan koordinasi dengan para penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan, dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dengan tujuan mempunyai persamaan persepsi visi dan misi tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika harus di rehabilitasi dan tidak dipenjara.
Selanjutnya, Direktur PLRKM Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, PhD mengatakan bahwa, diselenggarakannya Rapat Koordinasi ini bertujuan sinkronisasi program layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di BNNP/BNNK, serta optimalisasi potensi pembina fungsi rehabilitasi bidang rehabilitasi dan pascarehabilitasi di BNNP/BNNK dengan tidak lupa menggandeng tempat rehabilitasi komponen masyarakat.
Sehingga hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya rekomendasi dan rencana aksi pembina fungsi rehabilitasi untuk mensukseskan program layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di BNNP/BNNK. Dan melalui kegiatan ini diharapkan kedepannya BNNP/BNNK akan menjadi ujung tombak BNN dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah di Indonesia, ungkap Dra. Riza. (Syarifudin)
