Bandung BEDAnews.com
Pengambil alihan Bandara International Jawa barat (BIJB)oleh pemerintah pusat akan berdampak kepada minimnya pendapatan asli daerah yang akan diperoleh Jawa Barat dari keberadaan Bandara kedua terbesar setelah Bandara Sukarno-Hatta ini.
Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat DR. Sunatra yang membidangi pendapatan daerah di DPRD Jabar Jl. Diponegoro 27 Bandung.
Jika BIJB diambilalih pusat, pemprov Jabar tidak akan memiliki peran yang besar dalam pengoperasionalan BIJB Kertajati sehingga berdampak pada minimnya PAD yang diperoleh.
Lebih jauh disesalkannya, Bahkan PT BIJB, BUMD milik Pemprov Jabar yang telah disiapkan terancam tidak memiliki fungsi karena pengelolaan bandara tersebut kemungkinan akan diambil alih oleh PT Angkasa Pura yang merupakan BUMN.
Karena itu DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkaji matang langkah pemerintah pusat yang akan mengambil alih pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka. Dewan berharap, pemprov memiliki peran yang besar dalam pembangunan proyek strategis tersebut.
Sunatra merasa prihatin jika BIJB jadi diambil alih pusat, karena itu perlu adanya perlawanan agar pengelolaan operasional BIJB Kertajati tidak jatuh ke pihak lain.
BIJB Kertajati memiliki potensi yang besar, salah satunya sebagai sumber kas daerah. Ini akan terwujud jika pemprov terlibat penuh dalam pengoperasionalan bandara tersebut.
“Jika ini jadi diamputasi, BIJB dibubarkan saja. Karena Jabar hanya kebagian parkir. Karena protes, ditambah aerocity. Itu terlalu minim," kata Fungsionaris Partai Gerindra Jabar ini.
Sunatra menginmgkapkan sebenarnya langkah pusat yang akan mengambil alih BIJB Kertajati ini pun tidak cukup beralasan. karena pemprov bersama investor masih mampu membangun bandara itu tepat waktu.
"Di Komisi III sudah dihitung BIJB ini.
Tidak ada alasan pusat ambil alih karena keterlambatan, tidak ada alasan. Jabar pun sanggup. Tidak ada alasan kalau Jabar tidak punya uang," Katanya.@Herm
