Keputusan ini merupakan produk kebijakan bersama dalam perencanaan anggaran, diantaranya:
1. Pihak yang Terlibat dalam Kebijakan Anggaran Kepala Daerah dan DPRD: Menyetujui dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau instansi pusat bersama DPR.
2. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pimpinan kementerian yang mengeksekusi kebijakan efisiensi atau penghapusan pos belanja.
3. Dampak dan Konsekuensi Transparansi Publik: Menurunkan keterbukaan informasi kegiatan lembaga kepada masyarakat.
4. Kemitraan Media: Mempengaruhi kerja sama informasi antara instansi pemerintah dan media massa lokal.***
Page 3 of 3
