Maluku Utara, BEDAnews.com
Tim Penyidik Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Halmahera Barat (Halbar) dua periode Namto Hui Roba, yang rencananya dilaksanakan pada Kamis (17/3) besok. (Hari ini) Namto diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi APBD Halbar Tahun 2007, 2008 dan 2009.
Kasi Penkum Kejati Malut, Apris R Lingua, Selasa (15/3) menjelaskan, untuk agenda pemeriksaan terhadap mantan Bupati Halbar ini, penyidik telah melayangkan dua surat panggilan yang sama pada Senin (14/3). Satu surat dilayangkan dikediaman Namto di Ternate, dan satu surat dilayangkan ke Pemkab Halbar, untuk diserahkan kepada Namto. "Mantan bupati telah kita layangkan panggilannya untuk hadiri pemeriksaan terkait kasus APBD Halbar Tahun 2007, 2008 dan 2009, yang dijadwalkan pada Kamis 17 Maret 2016 (besok). Kita layangkan dua surat yang sama di kediamannya di Ternate dan di Pemda Halbar, dengan maksud agar yang bersangkutan (Namto) tidak memberikan alasan yang macam-macam, misalnya tidak dapat surat," pungkas Apris.
Sementara itu, sesuai informasi yang diperoleh media ini dari internal Kejati Malut, disebutkan Namto berpeluang kuat terseret bakal tersangka. Namun untuk penetapannya, tinggal menunggu perampungan bukti-bukti tambahan keterlibatannya dalam kasus ini.
Sementara itu juga sekedar diketahui, dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD Halbar Tahun 2007, 2008 dan 2009 ini, sejumlah tersangka, telah ditahan oleh penyidik Kejati Malut di Rutan Klas II B Ternate, sebagai tahanan penyidikan, selama 20 hari. Mereka diantaranya, H Penta Libela Nuara, mantan Wakil Bupati Halbar periode 2006-2011 dan Usman Drakel, mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemkab Halbar, Kamis (3/3) lalu, menyusul Abjan Sofyan, Sekertaris Daerah (Sekda) Halbar yang ditahan pada Senin (7/3) lalu.
Para tersangka ini ditahan berdasarkan alat bukti yang cukup dan meyakinkan terhadap penyalahgunaan APBD Tahun 2007, 2008 dan 2009. Penahanannya sendiri, dimaksud agar para tersangka, tidak lagi mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan alat bukti dan dijerat dengan pasal ke satu primer yakni, Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (SN)













