Sisi lain yang patut kita soroti juga adalah, bahwasannya dalam sistem pemerintahan demokrasi, ongkos menjadi pemimpin daerah sangatlah besar, bisa mencapai ratusan milyar bahkan satu trilyun untuk daerah tertentu, hal ini mesti ditopang oleh para pemilik modal atau kapital. Setelah terpilih ‘balas budi’ pun mesti segera tertunaikan. Demi memuluskan perusahaan para kapital, undang-undang yang berpihak kepada merekapun segera diketok, contohnya undang-undang omnibus law. Walaupun rakyat berbondong-bondong menolaknya tetap saja para pemangku kebijakan tidak menggubrisnya. Otomatis para pemimpin di daerahpun mengikuti kebijakan pusat.
Pemilihan pemimpin termasuk pemimpin daerah tidak didasarkan semata-mata pada keahlian, kelayakan dan keamanahan, akan tetapi yang paling menonjol ditentukan oleh seberapa besar uang atau modal yang dimiliki untuk pencalonan. Akibatnya begitu banyak pemimpin daerah yang melakukan korupsi, memperdagangkan jabatan dan kebijakan, serta berkolusi dengan para kapital.
