Abu Musa al-Asy’ari menyampaikan, ketika ada orang yang meminta jabatan kepemimpinan kepada Rasulullah, beliaupun menolaknya. Sabda beliau: “Demi Allah, kami tidak akan mengangkat tugas kepemimpinan kepada orang yang memintanya, juga yang berambisi terhadapnya”. (HR. Muslim dan Ibnu Hibban)
Dalam sistem Islam hal mendasar dari kepemimpinan daerah bukanlah terletak pada apakah dipilih rakyat atau tidak, tetapi terletak pada tertunaikannya pengaturan dan pemeliharaan berbagai urusan dan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya.
Kepala daerah karena diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara/khalifah maka pastilah berbiaya sangat murah bahkan nyaris tidak ada biaya. Pemimpin daerahpun bisa diberhentikan kapan saja andaikan melakukan pelanggaran atau kezaliman. Janji kampanye tidak akan ditemukan dalam prosesi pemilihan kepala daerah, karena ketika amanah kepemimpinan sampai pada seseorang, maka yang dituntut adalah menjalankan kepengurusan terhadap seluruh rakyat yang dipimpinnya tanpa dipilah dan dipilih. Apakah guru ngaji ataupun rakyat pada umumnya mesti menjadi perhatian para pemimpin di daerahnya. Jangan sampai ada yang kelaparan, tidak bisa mengakses pendidikan, kesehatan ataupun hal lainnya. Pertanggungjawabannya hanyalah kepada Allah Swt. Wallahu a’lam bi ash shawwab
